Cepuraya.id, Blora – Rapat tetap digelar, kursi tetap terisi, tapi satu hal terasa hilang di DPRD Blora yakni kepercayaan. Ketidakhadiran Fraksi PDI Perjuangan dalam dua agenda penting, Kamis (30/4/2026), menjadi penanda bahwa persoalan di internal lembaga ini tidak lagi bisa ditutup rapat.
Dua agenda rapat paripurna rekomendasi LKPJ Bupati 2025 dan Badan Musyawarah (Bamus) seharusnya menjadi ruang strategis pengambilan sikap. Namun, absennya salah satu fraksi terbesar justru mengirim pesan berbeda, ada yang tidak beres di balik jalannya forum formal tersebut.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, kehadiran tanpa makna dianggap lebih buruk daripada tidak hadir sama sekali. Boikot pun dipilih, sekaligus menjadi pernyataan terbuka mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPRD Blora yang dinilai gagal menjaga transparansi dan komunikasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Blora, Andita Nugrahanto, menyebut kebuntuan komunikasi bukan lagi dugaan, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh anggota dewan.
Salah satu titik krusialnya adalah akses terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen yang semestinya menjadi “bahan bakar” fungsi pengawasan itu justru sulit dijangkau.
“Kalau data anggaran saja tidak bisa diakses, lalu apa yang sebenarnya diawasi? Fungsi pengawasan itu bisa dibilang lumpuh,” tegas Andita.
Situasi ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, DPRD dituntut mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, akses terhadap instrumen pengawasan justru dipersoalkan dari dalam.
Tak hanya soal data, komunikasi antar unsur pimpinan dan anggota juga dinilai berjalan tersendat. Dalam lembaga yang hanya beranggotakan 45 orang, hambatan komunikasi seharusnya bukan persoalan rumit. Namun realitas di lapangan berkata lain.
“Jumlahnya tidak banyak, tapi komunikasi tetap saja tidak jalan. Ini bukan soal teknis, tapi soal kemauan,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, kondisi ini bukan persoalan sesaat. Mosi tidak percaya yang dilayangkan disebut sebagai akumulasi dari berbagai sumbatan yang selama ini dibiarkan mengendap.
Boikot terhadap dua agenda penting itu pun bukan sekadar aksi simbolik, melainkan peringatan terbuka. Pesannya jelas, tanpa transparansi dan komunikasi yang sehat, forum formal hanya akan menjadi rutinitas tanpa substansi.
Fraksi PDI Perjuangan menuntut keterbukaan informasi, akses data yang setara, serta ruang dialog yang benar-benar berjalan. Tanpa itu, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dinilai hanya akan menjadi formalitas.
“Kami tidak ingin DPRD hanya terlihat bekerja, tapi sebenarnya tidak. Kalau tidak ada perubahan, sikap ini akan tetap kami ambil,” kata Andita.
Kini, publik dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar, apakah DPRD Blora masih berjalan sebagai lembaga pengawas yang efektif, atau justru terjebak dalam persoalan internalnya sendiri?
Yang jelas, absennya satu fraksi besar dalam forum strategis bukan sekadar catatan kehadiran. Itu adalah sinyal bahwa ada yang sedang tidak beres dan kali ini terlihat jelas.