Cepuraya.id, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora akan mengundang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama balai terkait ke Blora pada 9 Oktober 2026. Pertemuan itu akan membahas perkembangan pembangunan Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko, termasuk persoalan anggaran dan pembebasan lahan.
Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman yang akrab disapa Gus Arief, mengatakan pemerintah daerah ingin mendapatkan penjelasan langsung mengenai perkembangan kedua proyek tersebut.
“Tanggal 9 kita akan undang Kementerian PU untuk datang ke Blora,” kata Gus Arief, Jumat (2/10/2026).
Menurut dia, pembahasan juga akan melibatkan balai teknis yang menangani proyek bendungan.
“Dengan balai juga, terkait progres terakhir,” ujarnya.
Gus Arief mengatakan Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko merupakan proyek pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan pembangunan kedua bendungan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian PU.
“Ini proyek pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemkab Blora juga akan meminta penjelasan mengenai kondisi anggaran Bendungan Cabean. Gus Arief menyebut pihaknya menerima laporan awal bahwa proyek tersebut terdampak efisiensi anggaran.
“Kalau Cabean ini anggarannya kena efisiensi,” katanya.
Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, pekerjaan yang berlangsung disebut telah melampaui nilai kontrak.
“Yang dikerjakan sekarang sebenarnya melebihi kontrak,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Blora masih menunggu penjelasan resmi dari Kementerian PU mengenai kondisi anggaran dan pelaksanaan pekerjaan Bendungan Cabean.
“Untuk lebih detailnya, kita akan tunggu dari Kementerian PU,” kata Gus Arief.
Selain anggaran, pembebasan lahan menjadi persoalan lain yang akan dibahas. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cabean saat ini masih berlangsung.
“Pembebasan tanah sekarang sedang berproses,” ujarnya.
Pemkab Blora ingin mengetahui lebih rinci tahapan pembebasan lahan sekaligus penyelesaian hak masyarakat yang terdampak pembangunan.
“Ini termasuk pembebasan tanah yang sekarang sedang berproses,” tegasnya.
Bendungan Karangnongko juga akan menjadi bagian dari pembahasan. Pemkab Blora meminta Kementerian PU memberikan penjelasan mengenai perkembangan proyek tersebut bersamaan dengan Bendungan Cabean.
“Kita akan minta penjelasan soal proyek Cabean dan Karangnongko,” katanya.
Menurut Gus Arief, koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan pembangunan kedua bendungan.
Pemkab Blora selanjutnya akan mengawal perkembangan proyek sesuai kewenangannya, terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan dampak pembangunan di daerah.
Kedua bendungan tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk kebutuhan irigasi, penyediaan air, serta pengendalian banjir.
Pertemuan pada 9 Oktober 2026 mendatang diharapkan menjadi forum untuk membahas secara langsung progres pembangunan, kondisi anggaran, pembebasan lahan, dan tahapan lanjutan Bendungan Cabean serta Bendungan Karangnongko.
Komentar